Laboratory for Public Governance Reform

LPGR

Laboratory for Public Governance Reform (Laboratorium Reformasi Tata Kelola Sektor Publik) merupakan  laboratorium Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta (FISIP UNS)  yang dibentuk untuk memberi kontribusi bagi reformasi tata kelola sektor publik. Problem utama administrasi Negara di Indonesia adalah buruknya kualitas kebijakan dan manajemen publik yang berimplikasi pada tingginya tingkat korupsi dan buruknya kinerja administrasi publik. Untuk membenahi problem administrasi negara ini perlu transformasi dalam pengelolaan urusan publik (public governance) dari model paradigma administrasi negara lama yang sentralistis dan birokratis menuju paradigma administrasi negara yang demokratis, adil dan menghargai kemanusiaan (democratic and human public governance).  Untuk  itu dibutuhkan reformasi yang holistic-komprehensif terhadap keseluruhan dimensi tata kelola sektor publik, baik dari sisi kapasitas kelembagaan dan manajerial, kapasitas SDM , nilai dan budaya kerja, kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan (governance) maupun kapasitas masyarakatnya.

Berpijak pada permasalahan ini, maka Laboratory for Public Governance Reform bertujuan untuk mengembangkan reformasi administrasi publik yang berorientasi global berbasis kearifan lokal melalui riset dan layanan masyarakat di bidang : 1) Reformasi Organisasi dan Manajemen Publik, 2) Reformasi Manajemen SDM dan Budaya Kerja Birokrasi, 3) Reformasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan, dan  4) Pembangunan Demokrasi dan Civil Society.

Laboratory for Public Governance Reform (LPGR)  FISIP UNS  bertujuan  mengembangkan riset dan layanan dengan fokus  kajian di  bidang :  

1. Organisasi dan Manajemen Publik 

  • Melakukan kajian/riset pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM sector publik
  • Mendesain perencanaan dan manajemen strategis
  • Menetapkan standard pengukuran kinerja pencapaian program
  • Mengevaluasi kinerja kualitas pelayanan publik
  • Mengevaluasi akuntabilitas pelayanan publik ,dsb
  • Mengevaluasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
  • Mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis tehnologi (E-government)

2. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Budaya Kerja

  • Mendesain reformasi sistem administrasi negara  meliputi pembenahan pada : sistem rekruitmen PNS,   standard kompetensi dan profesionalisme , sistem penilaian  kinerja, sistem penggajian, dsb
  • Mendesain dan melaksanakan pendidikan dan latihan pengembangan SDM
  • Mendesain standard kinerja pegawai publik
  • Melakukan penilaian kinerja pegawai
  • Mengembangkan teknik memotivasi pegawai dan human relation dalam kepemimpinan
  •  Pengembangan budaya atau perilaku birokrasi yang  berorientasi pada pencapaian kinerja yang  efisien, efektif , produktif dan responsif melalui pengembangan : budaya pelayanan publik berorientasi pada hasil (kinerja) dan kebutuhan klien (kepuasan masyarakat), sikap dan perilaku bersih (antikorupsi), ideologi dan etos kerja pelayanan berorientasi pada kinerja dan kepuasan pengguna/masyarakat

3. Reformasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

  • Melakukan kajian kebijakan atau analisis kebijakan/program
  • Melakukan riset evaluasi proses formulasi kebijakan
  • Melakukan riset evaluasi kinerja implementasi kebijakan/program
  • Melakukan riset evaluasi dampak kebijakan/program
  • Mendesain reformasi tata pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Good Public Governance
  • Mengembangkan kerjasama antar daerah
  • Mengevaluasi pelaksanaan dan dampak otonomi daerah,dll

4. Pembangunan Demokrasi dan Civil Society

  • Melakukan kajian/riset tentang demokrasi dalam perspektif governance
  • Melakukan kajian/riset pemberdayaan civil society
  • Melakukan pendidikan politik dan kewarganegaraan
  • Mendesain dan melaksanakan pengembangan civil society
  • Memberdayakan peran masyarakat dalam tata kelola pemerintahan
  • Mengembangkan “sekolah demokrasi”

Fasilitas Laboratorium :

  1. Riset Group “Pelayanan Publik Berbasis Human Governance” dan “Dialectika Governance”
  2. Akses e-journal nasional dan internasional
  3. Perpustakaan dan e-book
  4. Internet
  5. Ruang Laboratorium